Hello....
Makalah lagi nih...
sedikit cerita yaa...waktu ada mata kuliah sosiologi semester 1 saya ada tugas untuk buat makalah studi kasus per individu tentang masalah sosial. Saya pikir masalah sosial yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini adalah kemiskinan.
Kenapa sih kemiskinan itu disebut masalah sosial?
Terdapat kasus apa saja memang kemiskinan di Indonesia?
Berikut penjabaran versi saya yang dibuat dalam makalah, selamat membaca!
Masalah Sosial Studi Kasus kemiskinan di Indonesia
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah
Dalam tatanan masyarakat, banyak sekali timbul
perubahan, dan timbul juga masalah sosial, yang mengakibatkan perubahan
terhadap nilai-nilai kemasyarakatan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntunan
kehidupan. Masalah sosial pada dasarnya mengarahkan pada perhatian pada kondisi
ketidakseimbangan perilaku, moral, dan nilai-nilai sosial.[1] Suatu
kehidupan masyarakat yang sebelumnya normal menjadi terganggu, akibat dari
perubahan pada unsur-unsur dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Variasi
masalah sosial pun sangat beragam, Salah
satu contoh masalah sosial dari segi ekonomi yaitu kemiskinan.
Pemerintah ikut andil dalam
membenahi permasalahan kemiskinan di Indonesia yang terjadi. Fenomena masalah
kemiskinan telah lazim terdengar dalam masyarakat, bukanlah fenomena yang baru
di dalam kehidupan sosial. Hal ini terjadi karena adanya globalisasi ekonomi dan ketergantungan
antar negara dapat memberikan tantangan dan kesempatan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan suatu negara dan juga memberikan resiko ketidakpastian perekonomian
dunia. Bila diamati, seolah olah kemiskinan identik dan seperti selalu
melekat di dalam struktur Negara dan menjadi masalah sosial yang cukup serius
untuk mendapatkan penanganan dari penyelenggara Negara. Namun, telah banyak
upaya yang dilakukan oleh penyelenggara Negara untuk mengentaskan masyarakat
dari kemiskinan.
Indonesia Negara salah satunya. Bangsa Indonesia sudah sejak lama memiliki problematika ini
dalam pembangunan. Pemerintah mempunyai perhatian besar terhadap masalah ini,
terbukti dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan,
namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda menghilangnya kemiskinan. Persoalan
tersebut bagaikan mengurai benang kusut yang sulit dicari penyelesaiannya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat
makalah ini dengan judul “Masalah Kemiskinan di Indonesia”.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana gejala dan cara mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Apa sajakah kendala dan cara menanggulangi kemiskinan di Indonesia?
1.3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dibuatnya
makalah yang membahas tentang kemiskinan di Indonesia ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui batasan masalah tentang kemiskinan serta cara mengukur
tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia ini.
2. Untuk mengetahui perkembangan
tingkat kemiskinan di indonesia.
3. Mengetahui kendala yang
terdapat, dan upaya penanggulangan kemiskinan.
BAB
II
KERANGKA TEORI
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan masalah
kemiskinan yang ada di Indonesia. Kemiskinan yang telah menjadi masalah multidimensi dan lintas sektor
sehingga faktor saling berkaitan. Sebagai landasan kerja penelitian penulis
mengklasifikasikan konsep-konsep sebagai berikut.
2.1. Batasan Masalah kemiskinan
Kemiskinan lazimnya digambarkan sebagai gejala kekurangan pendapatan
untuk memenuhi kebutuhan pokok. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang
diperlukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat-istiadat, dan sistem nilai
yang dimiliki. Menurut Kuncoro, (1997: 102-103), Mengemukakan bahwa kemiskinan
didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Hal
ini menimbulkan beberapa pertanyaan, salah satunya bagaimana ukuran dari
standar hidup minimum tersebut. Di Indonesia, hal tersebut dapat terlihat dari Definisi
kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah suatu kondisi seseorang
yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per kapita per
hari. BPS menyebutkan ada 14 kriteria
suatu keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin, yaitu :
1)
Luas
lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang,
2)
Jenis
lantai tempat tinggal terbat dari tanah / bambu / kayu murahan,
3)
Jenis
dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok
tanpa plester,
4)
Tidak
mempunyai fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain,
5)
Sumber
penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik,
6)
Sumber
air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan,
7)
Bahan
bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah,
8)
Hanya
mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu,
9)
Hanya
membeli satu stel pakaian baru dalam setahun,
10) Hanya sanggup makan sebanyak satu kali/ dua kali dalam
sehari,
11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas /
poliklinik,
12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani
dengan luas lahan 500 m2 – buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh
perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00
per bulan (2005), - atau pendapatan per kapita Rp 166.697,00 per kapita per
bulan (2007),
13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak
sekolah / tidak tamat SD / hanya SD,
14) Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual
dengan nilai minimal Rp 500.000,00, seperti sepeda motor (kredit / non kredit),
emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.[2]
Michael P. Todaro (2004) mengemukakan
kemiskinan absolut, yaitu sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber
daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk tersebut hidup di
bawah tingkat pendapataan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan
internasional. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki
ciri-ciri sebagai berikut:
1)
Tidak memiliki faktor
produksi sendiri seperti tanah, modal, dan keterampilan.
2)
Tidak memiliki
kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri seperti
untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha.
3)
Tingkat pendidikan
mereka rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orangtua
mencari tambahan penghasilan.
4)
Kebanyakan tinggal di
desa sebagai pekerja bebas, berusaha apa saja.
5)
Banyak yang hidup di
kota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan.[3]
Batas garis kemiskinan
yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena
perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik(BPS)
menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita
sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dengan acuan yang digunakan
2.100 kalori per hari. Garis kemiskinan lain yang paling dikenal ialah garis
kemiskinan Sajogyo, yang dalam studi selama bertahun-tahun menggunakan suatu
garis kemiskinan yang didasarkan atas harga beras. Sajogyo mendefinisikan batas
garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan
beras.[4]
2.2. Sebab-Sebab kemiskinan
Permasalahan kemiskinan hingga saat ini ada karena terdapat faktor-faktor
penyebab kemiskinan. Menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29)
yaitu:
1) pendidikan yang terlampau rendah
2) Malas bekerja
3) Keterbatasan sumber alam
4) Terbatasnya lapangan kerja
5) Keterbatasan modal
6) Beban keluarga
Menurut Suryadiningrat dalam Dadan Hudayana (2009:30), juga mengemukakan
bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia
terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini
mengakibatkan terjadinya penganiyayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin
dari adanya:
1)
Kesengganan bekerja dan
berusaha
2)
Kebodohan
3)
Motivasi rendah
4)
Tidak memiliki rencana jangka
panjang
5)
Budaya kemiskinan
6)
Pemahaman keliru terhadap
kemiskinan.
Nasikun dalam Suryawati
(2005:5), menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan,
yaitu:
1)
Pelestarian proses kemiskinan,
proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu
kebijakan anti kemiskina, tetapi realitanya justru melestarikan.
2)
Pola Produksi Kolonial
Negara ekskloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu
petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai skala besar dan
berorientasi ekspor.
3)
Manajemen sumber daya alam dan
lingkungan
Seperti manajemen pertanian asal tebang akan menurunkan produktivitas.
4)
Kemiskinan terjadi karena
siklus alam
Misalnya, tinggal dilahan kriti, dimana lahan ini jika turun hujan akan
terjadi banjir tetapi jika kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan
produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
5)
Peminggiran kaum perempuan
Perempuan masih dianggap kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan
hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
6)
Faktor budaya dan etnik
Bekerjanya faktor budaya dan
etnik yang memelihara kemiskinan seperti, pola hidup yang konsumtif pada petani
saat panen.
2.3. Pemberdayaan masyarakat miskin
Dalam konteks istilah pemberdayaan yang dikemukakan
oleh Blanchard yaitu upaya untuk menguraikan belenggu yang membelit masyarakat
terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, motivasi.[5] Forum
Komunikasi Staf Ahli Menteri (FORKOMSAM) bidang Kesejahteraan Rakyat memberikan
4 rekomendasi penting dalam menyelesaikan problem kemiskinan di Indonesia.
bahwa untuk menyelesaikan problem kemiskinan di Indonesia diperlukan 4 syarat
penting. Yaitu
leadership yang punya hati terhadap orang miskin, melibatkan orang miskin
sebagai subyek permasalahan bukan obyek, jangan meninggalkan kultur mereka dan
menyelesaikan problem kemiskinan jangan menggunakan pendekatan efisiensi.
BAB
III
PEMBAHASAN
3.1. Gejala dan Cara Mengukur Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Gejala
kemiskinan dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, biasanya
tumbuh juga berbagai nilai dan norma sosial yang baru, dan dapat mengakibatkan
bergesernya ukuran-ukuran taraf kehidupan, yang kemudian menjadi suatu
kelaziman bagi masyarakat. Ukuran kaya atau miskin dapat dilihat dari kemampuan
nilai ekonomisnya. Faktor ekonomi dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat
kemiskinan, hal itu sebagai bukti faktor ini banyak diperjuangkan oleh berbagai
kalangan masyarakat.
Memahami gejala
masalah kemiskinan seringkali diikuti dengan upaya untuk melakukan
pendefinisian dan pengukuran. Dalam konsep ekonomi, studi masalah kemiskinan
akan segera terkatit dengan konsep taraf hidup, pendapatan dan distribusi
pendapatan. Sementara ilmuwan lain tidak ingin berhenti pada melainkan
mengaitkannya dengan konsep kelas, stratifikasi sosial, dan bentuk-bentuk
diferensiasi sosial yang lain. Konsep taraf hidup (Level of living)
misalnya, tidak cukup dilihat dari sudut pendapatan, akan tetapi juga perlu
melihat faktor pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondisi sosial yang lain.
Kenyataan tersebut mengakibatkan pendekatan yang digunakan untuk mengukur
tingkat kemiskinan juga bervariasi.[6]
konsep tingkat kemiskinan dapat diketahui dari
1.
Kemiskinan
absolut adalah kemiskinan dimana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan
dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan minimum. Kemiskinan absolute diukur dari satu set standar yang
konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/Negara. Sebuah contoh dari
populasi yang mengonsumsi makanan di bawah jumlah cukup menopang kebutuhan
tubuh manusia (kira-kira 2000-2500 kalori perhari untuk laki-laki dewasa).
2.
Kemiskinan
relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat
pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Contoh, seseorang yang tergolong
kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada
masyarakat desa lain. Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi
faktor penyebab kemiskinan (awal mula kemiskinan), yaitu :
a.
Kemiskinan
natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Disebabkan
faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, atau karena bencana
alam. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya
alamnya atau daerah yang terisolasi.
b.
Kemiskinan
kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok, masyarakat yang
disebabkan gaya hidup, kebiasaan hidup, dimana mereka merasa hidup berkecukupan
dan tidak merasa kekurangan.
c.
Kemiskinan
struktural disebabkan oleh faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang
tidak adil, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi
serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat
tertentu.[7]
Diantara dua kategori untuk
mengetahui tingkat kemiskinan atau seberapa besar tingkat kemiskinan di suatu
daerah di Indonesia, terdapat juga badan pusat statistik (BPS) yang bertugas menghitung
presentase jumlah masyarakat miskin disuatu daerah. Untuk
mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar. Membuat
garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan, kebutuhan minimum
makanan setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan garis kemiskinan non
makanan. Nilai mininum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan,
kesehatan, digabungkan menjadi garis kemiskinan. Hal ini dipakai sejak tahun
1998.[8]
Contoh pengukuran terjadi pada BPS
Karanganyar, Toto Deswanto, “Tingkat kemiskinan di
Karanganyar mencapai 14,07 persen. Sedangkan, di Provinsi Jateng mencapai 14,98
persen. Terakhir, di tingkat nasional mencapai 11,66 persen”.[9]
3.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Perkembangan persentase
penduduk miskin Indonesia selama empat dekade menunjukkan tren yang menurun.
Selama periode 1976-1996, melalui pertumbuhan ekonomi yakni dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 7 persen per tahun, Indonesia telah berhasil mengurangi
persentase penduduk miskin yang mencapai 40,1 persen pada pertengahan 1976
hingga hanya mencapai 11,3 persen pada tahun 1996. Gambar 3 dan Tabel 2 juga
menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurun secara konsisten selama periode
1976-1996 dengan tren penurunan yang cukup tajam. Penurunan persentase penduduk
miskin di daerah perdesaan lebih cepat bila dibandingkan dengan di daerah
perkotaan. Pada tahun 1976, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mencapai
44,2 juta orang atau sekitar 40,4 persen dari total penduduk perdesaan, jumlah
ini kemudian menurun secara drastis pada tahun 1993: jumlah penduduk miskin di
daerah perdesaan turun menjadi 17,2 juta orang atau sekitar 13,8 persen dari
total penduduk perdesaan. Sebuah capaian yang mengesankan, ini artinya dalam
kurun waktu 27 tahun, jumlah penduduk miskin di pedesaan berkurang sebesar 27
juta orang.[10]
Sedangkan perkembangan pada tahun 2013
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin per
Maret 2013 mencapai 28,07 juta atau 11,37 persen dari total penduduk Indonesia.
Angka tersebut mengalami penurunan 0,52 juta dibandingkan dengan penduduk
miskin per September 2012 sebesar 28,59 juta (11,66) persen. Beberapa faktor
penyebab turunnya angka kemiskinan antara lain inflasi berdasarkan komponen
umum secara kumulatif relatif rendah, upah harian nominal buruh tani dan
bangunan yang meningkat serta stabilnya harga beras. Secara keseluruhan
garis kemiskinan meningkat dari Rp 259.520 per kapita per bulan pada September
2012 menjadi Rp 271.626 per kapita per bulan pada Maret 2013. Selama
periode September 2012-Maret 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan
berkurang 0,18 juta orang (dari 10,51 juta pada September 2012 menjadi 10,33
juta pada Maret 2013). Sedangkan di daerah pedesaan berkurang 0,35 juta
(dari 18,09 juta pada September 2012 menjadi 17,74 juta pada Maret 2013).
Berturut-turut, pada 2009, BPS mencatat jumlah penduduk miskin 32,53 juta atau
14,15 persen, kemudian pada 2010 31,02 juta atau 13,33 persen, Maret 2011 30,02
juta atau 12,49 persen, September 2011 29,89 juta atau 12,36 persen dan Maret
2012 29,13 juta atau 11,96 persen. [11]
Secara rinci BPS mencatat selama periode September 2013
hingga maret 2014 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari sekitar
10,68 juta orang menjadi sekitar 10,51 juta orang. Sementara
masyarakat miskin di daerah pedesaan turun dari 17,92 juta orang menjadi
sekitar 17,77 juta orang.[12]
3.3.
Kendala dan Penanggulangan dalam Mengurangi kemiskinan di Indonesia.
Ø Penanggulangan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia
Kemiskinan menjadi isu prioritas pembangunan mulai dari global,
nasional dan daerah. Baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan, kemiskinan
masih saja dapat terlihat oleh kasat mata. Dan program penanggulangan atau
dapat disebut pengentasan kemiskinan menjadi kajian besar, karena di Indonesia
masalah kemiskinan sudah melekat dan menjadi pembahasan utama tersendiri.
Penanggulangan
kemiskinan tersebut diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan Perpres nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan dan Permendagri nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan TKPK Kabupaten Kota/Kabupaten.[13]
Program-program kemiskinan dibagi
menjadi 4 (empat) untuk mempertajam fokus pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan yaitu:
1. Program Bantuan Sosial dan Jaminan
Sosial, yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dan
keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan akses
pelayanan dasar antara lain melalui makanan, kesehatan dan pendidikan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat
(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM) yang dilaksanakan dengan tujuan
untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam
proses pembangunan.
3. Program Pemberdayaan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM), yang dilaksanakan dengan tujuan membantu usaha mikro
dan kecil untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas usahanya agar kehidupan
masyarakat miskin semakin stabil dan pendapatan meningkat.
4. Program Pro Rakyat yang dilaksanakan
dengan tujuan melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan
melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan dan membantu kebutuhan
masyarakat yang berpenghasilan rendah dan termajinalkan.[14]
Dari semua program penanggulangan
itu, bagi negara pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan bisa dilakukan
melalui pembangunan, baik institusi maupun manusia itu sendiri. Di antaranya
membangun sistem pendidikan yang mencakup berbagai kalangan.[15]
Ø Permasalahan yang Dihadapi dalam
Program Penanggulangan Kemiskinan
Beberapa permasalahan yang masih menjadi beban dalam rangka
mengentaskan kemiskinan hingga tahun 2006 antara lain:
1. tingginya tingkat inflasi akibat
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kenaikan
harga BBM memicu naiknya tingkat biaya produksi dan distribusi barang serta
jasa, sedangkan tingkat pendapatan masyarakat tetap, maka itu berarti terjadi
gejala penurunan pendapatan.
2. belum meratanya program pembangunan,
khususnya di pedesaan, luar pulau Jawa, daerah terpencil, dan daerah
perbatasan.
Secara
presentase terhadap jumlah penduduk di daerah ini, kemiskinan diluar pulau Jawa
termasuk Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
3. masih terbatasnya akses masyarakat
miskin terhadap pelayanan dasar, seperti akses pendidikan layak, pelayanan kesehatan,
dan terpenuhinya kebutuhan gizi yang memadai untuk kesehatan, terpenuhinya
kebutuhan tempat tinggal yang layak.
4. masih besarnya jumlah penduduk yang
rentan untuk jatuh miskin, baik karena guncangan ekonomi, bencana alam, dan
juga akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial.
5. Kondisi kemiskinan sangat
dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Fluktuasi berdampak besar pada daya
beli masyarakat, upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilitas harga
kebutuhan pokok harus dilakukan komprehensif dan terpadu.[16]
Selain itu masih banyak kendala yang dihadapi dalam
penanggulangan kemiskinan dari 2005-2008, kendala tersebut diantaranya :
1.
Naiknya
harga minyak dunia yang cukup besar telah mempersempit gerak fiskal
2.
Rangkaian
bencana alam di beberapa daerah mengakibatkan beralihnya fokus pelaksanaan
program pembangunan dan pertumbuhan.
3.
Banyaknya
program multisektor dan regional yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan,
ternyata masih sangat sektoral dan kurang terintegrasi sehingga mengakibatkan
rendahnya efektivitas dan efisiensi program.
4.
Pemahaman
dan kemampuan pemda untuk melakukan sinergi terhadap program masih beragam dan
belum optimal.
5.
Terbatasnya
sumber pendanaan bagi masyarakat miskin dan masih rendahnya kapasitas serta
produktivitas usaha untuk memperluas kesempatan kerja.[17]
Dari berbagai permasalahan, upaya
yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan sangat bergantung pada
pelaksanaan dan pencapaian, dibutuhkan sinergi dan koordinsi program
pembangunan di berbagai sektor. Dan kenyataan hingga saat ini masih terjadi
kemiskinan yang melilit di Indonesia, maka diperlukan juga kerja keras dari
semua pihak untuk menanggulangi kemiskinan yang nantinya menjadi tanggung jawab
bersama, baik instansi pemerintahan, instansi swasta maupun masyrakat pada
umumnya.
BAB IV
PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Masalah
kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan cukup serius
penanganannya, butuh kesadaran dan kemauan diri yang keras dari masyarakat
untuk memperbaiki taraf kehidupan, dan bagi pemerintah butuh ketulusan dan
keseriusan hati untuk membantu rakyat Indonesia yang sebagian besar masih
dibawah garis kemiskinan. Sehingga semua penanganannya itu harus berlangsung
secara menyeleruh dengan suatu strategi yang mengandung semua aspek dan
perilaku manusia kemudian ditunjang oleh tindakan sosial dan politik yang
nyata.
4.2.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran.
Menurut pribadi penulis, sebagai warga Indonesia, hendaknya seluruh aspek baik
dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya bekerja sama membuat strategi
untuk menanggulangi kemiskinan, setidaknya untuk mengurangi angka kemiskinan di
Indonesia. Dan akhir kata, penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak
terdapat kekurangan maka Saran dan kritik yang membangun dalam makalah ini,
sangat penulis harapkan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Setiadi, M.
Elly dan Usman Kolip. (2011)Pengantar Sosiologi. Jakarta,
Kencana.
Gilbert, Alan dan Josef Gugler. (1996). Urbanisasi
dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. Yogyakarta.
Abdulsyani.
(2012). Sosiologi Skematika,Teori, dan
Terapan. Bumi Aksara. Jakarta.
Soelaeman, M. Munandar (1986). Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial.
Refika Saditama. Bandung.
Soetomo.
(2010). Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Pustaka belajar, Bandung.
SITUS WEB :
SITUS KORAN
ONLINE :
Iris
Gera, “Kemiskinan di Indonesia Menurun”(2014, 20 Oktober). diakses dari http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html
pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5:29 PM.
Solopos,”Angka
Kemiskinan versi BPS dan Pemkab Berbeda” (2014, 9 Oktober) diakses dari http://www.solopos.com/2014/10/09/kemiskinan-di-karanganyar-angka-kemiskinan-versi-bps-dan-pemkab-berbeda-kok-bisa-542712 8 Oktober 2014 pada pukul 5:49 PM
Muhammad Iqbal,
Republika Online “Tingkat Kemiskinan 2013 akan lebih tinggi dari Target
Pemerintah” (2013, 20 Maret) http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/08/18/mrpo4p-tingkat-kemiskinan-2013-akan-lebih-tinggi-dari-target-pemerintah
Pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5:40 PM.
[1]
Abdulsyani. Sosiologi Skematika,Teori,
dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
[2]Sugeng
Widodo, “Info Peta Daerah”, diakses dari http://infopetadaerah.blogspot.com/2010/07/ada-14-kriteria-yang-dipergunakan-untuk.html
tanggal 22 Oktober 2014 pukul 7:32 AM.
[3] M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial
Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Refika Saditama, Bandung, 1986. Hal. 228.
[4] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar
Sosiologi, Kencana, 2011. Hal. 794-795.
[6]
Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Pustaka belajar, 2010,
Hal 308.
[7] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar
Sosiologi, Kencana, 2011. Hal. 794-795
[8]
Iris Gera, “Kemiskinan di Indonesia Menurun” diakses dari http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html
pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5:29 PM.
[9] Diakses
dari Koran online Solopos, 8 Oktober 2014 pada pukul 5:49 PM.
[10]
Eka Rosita, diakses dari http://ekarosita93.blogspot.com/2012/12/perkembangan-tingkat-kemiskinan-di.html
Pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5.18 PM.
Pada tanggal 20
Oktober 2014 pukul 5:40 PM.
[12]
Iris Gera, “Kemiskinan di Indonesia Menurun” diakses dari http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html
pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5:43 PM.
[13]
Diakses dari Koran online Solopos, 8 Oktober 2014 pada pukul 5:49 PM.
[14]
Eka Rosita, diakses dari http://ekarosita93.blogspot.com/2012/12/perkembangan-tingkat-kemiskinan-di.html
Pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 5:52 PM.
[15]Koran Merdeka Online, diakses dari http://www.merdeka.com/peristiwa/wapres-ungkap-ketimpangan-menghambat-pengentasan-kemiskinan.html
[16] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar
Sosiologi, Kencana, 2011, Hal. 806-807.
[17] Ibid.
Hal 808.
0 komentar:
Posting Komentar